Plt Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP)
Selanjutnya, waktu buka Diskusi Publik Gagasan Pengendalian Perikanan (RPP) TCT, di hari Rabu (30/9), Zaini menjelaskan pengendalian tuna harus pastikan karakter dinamika sumber daya ikan itu. Hal itu meliputi alat tangkap yang sesuai dengan dan daerah tangkapannya hingga pendayagunaan sumber daya TCT bisa dimaksimalkan.
Dia menjelaskan satu hasil analisis yang menerangkan stock tuna sekarang ini semakin banyak diamankan di daerah perairan kepulauan Indonesia.
KKP juga memiliki amanat untuk lakukan ulasan serta pemutakhiran pada RPP yang sesuai Ketetapan Menteri Kelautan serta Perikanan Nomor 107/Kepmen-KP/2015.
Direktur Pengendalian Sumber Daya Ikan Trian Yunanda menjelaskan perubahan paling akhir di tahun 2020, ada satu perikanan tuna rasio kecil di Pulau Buru yang sudah mempunyai sertifikasi Eco-Label yang diedarkan oleh Marine Stewardship Council (MSC). Disamping itu, tahun ini ada 8 perusahaan pole and line Indonesia yang memperoleh merek yang serupa dari MSC.
Tentu saja pernyataan internasional itu, lanjut Trian, didapat sebab RPP sudah tersusun serta terwujud dari mulai pencatatan sampai kepatuhan penerapan ketentuan RFMO. Tetapi, masih dibutuhkan penajaman tergantung arah pengendalian yang ingin diraih, mengingat masih rendahnya export TCT di Indonesia di tahun 2019 yakni cuman seputar 15% dari keseluruhan hasil tangkapan.
“Selain itu s/d sekarang ini belumlah ada lagi armada penangkapan ikan Indonesia yang manfaatkan paket tuna di laut terlepas Pasifik.
Kesetimbangan ini tak perlu dipertentangkan lagi,” papar Nimmi
Di lain sisi, Pembina Komisi Penopang Kebutuhan serta Diskusi Publik (KP2) KKP, Ali Mochtar Ngabalin mengutamakan proses diskusi publik buat tiap ketentuan atau ketetapan nasional yang dikeluarkan oleh KKP sangat penting.
Tatap muka ini menangkap beberapa input serta referensi dari peserta diskusi publik. Oleh karena itu sesuai UNCLOS 1982 pengendalian tuna harus dilaksanakan lewat kerja sama regional serta/atau internasional. Selama ini Indonesia terjebak dengan cara aktif di organisasi pengendalian tuna regional.